Dukungan Publik untuk Program Kesehatan Prabowo Sangat Besar, MBG Merosot Tajam
JAKARTA, DERAS.ID — Survei nasional Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia) menunjukkan masyarakat sangat mendukung layanan kesehatan dan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama pemerintah. Namun pada saat yang sama, dukungan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurun tajam.
Hasil survei periode 18–26 Mei 2026 mencatat perluasan akses BPJS Kesehatan menjadi program yang paling diprioritaskan masyarakat dengan tingkat dukungan 93,6 persen. Disusul penurunan biaya BPJS Kesehatan sebesar 93,3 persen, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan 92,9 persen, pembukaan lapangan pekerjaan 92,5 persen, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal 91,8 persen, serta pemberantasan judi online 91,7 persen.
Sebaliknya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di posisi terbawah dalam daftar 14 program yang diuji berdasarkan tingkat urgensinya dengan angka 60,7 persen. Dukungan terhadap program tersebut juga turun dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026. Sebanyak 64,4 persen responden bahkan menyatakan kurang percaya atau tidak percaya bahwa pelaksanaan MBG sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin menilai penurunan dukungan terhadap MBG tidak berarti masyarakat menolak tujuan program tersebut.
“Kritik terhadap MBG seharusnya dimaknai sebagai upaya menyelamatkan program, bukan menghentikannya. Pemerintah perlu melakukan audit terbuka terhadap rantai pengadaan, pengelolaan SPPG, standar kualitas makanan, biaya per penerima, kepemilikan pengelola, ketepatan sasaran, dan mekanisme pengaduan,” kata Chamad di Jakarta, Sabtu (27/6).
Menurut Chamad, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat atau banyaknya dapur yang dibangun. Program tersebut harus mampu memperbaiki status gizi anak, kesehatan, kemampuan belajar, mengurangi beban ekonomi keluarga, serta memberikan manfaat ekonomi bagi petani, UMKM, dan tenaga kerja lokal.
Survei juga memperlihatkan persoalan ekonomi rumah tangga masih menjadi perhatian utama masyarakat. Sebanyak 41,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah terbesar yang dihadapi saat ini. Selain itu, 74,1 persen responden mengaku mencari pekerjaan saat ini sulit atau sangat sulit.
Penilaian terhadap kinerja pemerintah juga mencerminkan kondisi tersebut. Ketidakpuasan tertinggi berada pada upaya menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sebesar 59 persen, penyediaan lapangan pekerjaan 57,4 persen, pengurangan kemiskinan 56,9 persen, dan pengelolaan ekonomi nasional 51 persen.
“Masyarakat tidak menilai ekonomi hanya dari angka pertumbuhan, investasi, atau inflasi nasional. Mereka menilai ekonomi dari harga beras, minyak goreng, telur, ongkos transportasi, kesempatan kerja, dan pendapatan keluarga. Ketika persoalan itu belum membaik, capaian makro pemerintah tidak selalu terkonversi menjadi kepuasan publik,” ujar Chamad.
Secara umum, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto masih berada pada level mayoritas, yakni 64,8 persen. Namun, keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik turun dari 80,4 persen pada Agustus 2025 menjadi 53,2 persen pada Mei 2026.
Proporsi masyarakat yang tidak yakin terhadap masa depan pemerintahan juga meningkat dari 15,8 persen menjadi 43,1 persen. Hanya 51,7 persen responden yang menilai Indonesia berjalan ke arah yang benar, sedangkan 34 persen menyatakan sebaliknya.
Chamad mengatakan pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperkuat kembali kepercayaan publik dengan menjawab persoalan yang paling dirasakan masyarakat.
“Data ini bukan vonis terhadap pemerintah. Setiap angka merupakan peringatan dini sekaligus peluang perbaikan. Pemerintah masih memiliki modal kepercayaan, waktu, dan kapasitas birokrasi untuk membalikkan tren sebelum 2029. Respons harus dimulai sekarang melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Puspoll merekomendasikan pemerintah memprioritaskan pengendalian harga kebutuhan pokok dan perlindungan daya beli, mempercepat penciptaan lapangan kerja produktif, melakukan audit terbuka terhadap tata kelola MBG, serta mengevaluasi program pemerintah berdasarkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menanggapi kritik terhadap pemerintah, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan pemerintah tidak mempermasalahkan penyampaian aspirasi mahasiswa. Menurutnya, gerakan mahasiswa justru memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah dalam mengawal perbaikan tata kelola.
“Musuh pemerintah dan mahasiswa sama, yakni mereka yang melakukan korupsi, kecurangan ekspor, dan berbagai praktik yang merugikan negara. Karena itu, kami berterima kasih kepada gerakan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi demi perbaikan bangsa dan negara,” katanya.
Survei dilakukan pada 18–26 Mei 2026 terhadap 2.400 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei sebesar ±2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan pengumpulan data melalui wawancara tatap muka.
