Mahasiswa Kritik Habis Pemerintah, Budiman Sudjatmiko Jawab dengan Visi Besar Indonesia 2045
SEMARANG, DERAS.ID — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, merespons berbagai kritik mahasiswa terhadap kinerja pemerintah dalam forum Dialog Kritis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro (Undip), Jumat (12/6/2026). Alih-alih menanggapi setiap kritik secara parsial, Budiman mengajak peserta melihat arah pembangunan nasional dalam kerangka besar transformasi Indonesia menuju 2045.
Forum yang mengangkat tema “Menuju Indonesia Emas atau Cemas?: Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia” itu diwarnai sejumlah kritik dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip dan Universitas Brawijaya terkait kebebasan sipil, program Makan Bergizi Gratis (MBG), lapangan kerja, krisis iklim, hingga independensi kampus.
Menurut Budiman, setiap persoalan bangsa harus dibaca melalui tujuan besar yang ingin dicapai negara, termasuk visi, misi, dan arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.
“Dalam menemui setiap masalah bangsa, hal mendasar yang perlu dilihat secara jernih adalah cita-cita, visi, misi, dan niat kebijakan tersebut. Setelah itu dipetakan apa yang sudah dipunyai dan apa yang belum dipunyai sebagai satu kesatuan entitas negara,” kata Budiman dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang memasuki fase baru kompetisi global yang bertumpu pada penguasaan teknologi digital, data, dan kecerdasan buatan. Indonesia, kata dia, harus mampu keluar dari posisi sebagai pasar dan konsumen untuk menjadi pemain yang menentukan arah perkembangan global.
“Perjuangan Indonesia ke depan adalah agar tidak hanya menjadi target pasar atau objek penguasaan data pihak asing, tetapi mampu menjadi penentu dalam kompetisi global yang berbasis teknologi, data, dan imajinasi masa depan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Budiman memetakan perubahan lanskap dunia mulai dari era perebutan sumber daya alam pada 1945-1970, industrialisasi dan manufaktur pada 1970-1995, rekayasa keuangan pada 1995-2020, hingga kompetisi digitalisasi dan data pada periode 2020-2045. Setelah 2045, menurut dia, dunia akan memasuki era kompetisi imajinasi yang menuntut kemampuan menciptakan gagasan dan arah peradaban baru.
Budiman juga menguraikan tantangan baru yang akan dihadapi dunia, mulai dari ekonomi pasca-kelangkaan (post-scarcity), dunia pasca-kerja (post-labour) akibat masifnya penggunaan kecerdasan buatan dan robotik, hingga kemungkinan lahirnya sistem keuangan pasca-uang fiat (post-fiat money).
Menurutnya, strategi pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disusun untuk menjawab perubahan tersebut melalui penguatan hilirisasi, industrialisasi, rekayasa keuangan, dan kedaulatan data.
Sebelumnya, Ketua BEM Undip Nur Maajid Taufiqurrahman menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pemerintah. Ia menyoroti kondisi kebebasan sipil yang dinilai semakin sempit karena masih adanya penangkapan terhadap mahasiswa saat menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Mahasiswa juga mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum melalui uji coba yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan membuka celah korupsi.
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Brawijaya Muhammad Azhar Zidane mempertanyakan realisasi janji penyediaan 19 juta lapangan kerja yang hingga kini dinilai belum terlihat dampaknya secara nyata. Ia juga menyoroti besarnya anggaran MBG yang menurut hasil kajian mahasiswa mencapai sekitar Rp1 triliun per hari dan menuntut agar kampus tetap independen dari intervensi proyek-proyek pemerintah.
Dialog yang berlangsung di Gedung Art Center Fakultas Ilmu Budaya Undip tersebut juga menghadirkan sejumlah penanggap dari kalangan akademisi dan ekonom, antara lain Esther Sri Astuti dari INDEF, Prof. Adji Samekto, Dr. Nur Hidayat, serta Prof. Mudjahirin Thohir.
Rangkaian dialog di Kota Lumpia itu berlanjut pada sore harinya di Embun Senja Coffee & Eatery, Semarang.
Dalam suasana yang lebih santai di Kota Lumpia, Budiman Sudjatmiko kembali berdiskusi dengan berbagai kelompok masyarakat, dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), juga staf pengajar Sekolah Rakyat, hingga kalangan Generasi Z. Beragam isu mengemuka dalam pertemuan tersebut, mulai dari tantangan pembangunan, masa depan lapangan kerja, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, hingga kesiapan Indonesia menghadapi perubahan tatanan global menuju 2045. (*)
