Kalimantan Timur, Deras, id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengonfirmasi bahwa nasib anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kini berada di tangan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Hal ini terkait dengan kebijakan baru yang menempatkan sejumlah proyek strategis IKN di bawah pengawasan dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan.
Juru bicara Kemenkeu menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam upaya percepatan pembangunan IKN.
“Anggaran untuk pembangunan IKN tetap tersedia dan disiapkan sesuai kebutuhan proyek, namun kini ada keterlibatan yang lebih besar dari Kementerian Pertahanan dalam mengelola beberapa proyek infrastruktur kunci di sana,” ujar perwakilan Kemenkeu.
Perubahan Strategi Pengelolaan Anggaran IKN
Dalam perubahan strategi ini, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan diberikan mandat untuk memastikan aspek keamanan dan strategis dari pembangunan IKN. Beberapa proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, hingga pengamanan wilayah IKN akan diawasi langsung oleh Kementerian Pertahanan.
Kemenkeu menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tetap berjalan seperti yang direncanakan.
Namun, setiap pencairan anggaran akan disesuaikan dengan usulan dari Kementerian Pertahanan yang kini berperan sebagai salah satu pengelola utama proyek.
Peran Prabowo dalam Pengawasan Proyek IKN
Prabowo Subianto, yang juga disebut-sebut sebagai salah satu tokoh kunci dalam politik nasional menjelang Pilpres 2024, kini memegang peran strategis dalam proyek IKN. Dengan perannya yang lebih besar di proyek ini, publik menaruh perhatian pada bagaimana langkah Prabowo dalam mengelola dan mempercepat pembangunan IKN yang diharapkan selesai sebagian pada 2024.
Proyek pembangunan IKN Nusantara, yang digadang-gadang menjadi simbol masa depan Indonesia, memerlukan pengelolaan anggaran yang cermat dan efisien. Keterlibatan Prabowo diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan proyek ini, terutama dalam hal keamanan dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung transisi pemerintahan ke ibu kota baru.
Kendati demikian, beberapa pengamat ekonomi mengingatkan akan adanya tantangan dalam pelaksanaan proyek ini, termasuk terkait efisiensi penggunaan anggaran dan potensi hambatan birokrasi. Namun, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari Kementerian Pertahanan, pemerintah optimistis pembangunan IKN bisa berjalan sesuai jadwal.
IKN Nusantara yang direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru, diharapkan akan menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara maju. Dengan alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah hingga selesai, pemerintah berharap kehadiran IKN akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya.
Dengan pengawasan anggaran yang kini berada di tangan Prabowo, masyarakat dan para pemangku kepentingan menunggu realisasi dari proyek ambisius ini, yang diharapkan akan menjadi warisan besar bagi bangsa.
Editor: Dinda
