Jakarta, Deras.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para penjabat (Pj) kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023). Jokowi memberi beberapa arahan kepada Pj kepala daerah menjelang Pemilu 2024 mendatang.
“Pertama, saya minta Bapak, Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota memberikan dukungan kepada tugas KPU dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun. Membantu anggaran. (anggaran) segera, disegerakan,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).
Kedua, Jokowi meminta para Pj kepala daerah untuk tidak memihak terhadap calon tertentu di Pemilu 2024. Jokowi mengungkapkan pihaknya akan sangat mudah mengetahui para Pj kepala daerah yang memihak calon tertentu atau tidak memihak.
“Juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati, Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali, mudah sekali melihat Bapak, Ibu. Dan juga pastikan ASN (aparatur sipil negara) itu netral,” ungkap Jokowi.
Ketiga, Jokowi meminta agak kerukunan dan persatuan di daerah di jaga selama tahun politik berlangsung. Sebab menurutnya, tahun politik rawan terjadinya percikan-percikan yang menyebabkan perpecahan di masyarakat, sehinga Jokowi meminta untuk segera diselesaikan masalah tersebut.
“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan soal kegiatan di Istana tersebut.
Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan kepada 197 Pj kepala daerah menjelang tahun politik 2024.
“Pengarahan dari Bapak Presiden kepada 197 pj. kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota,” kata Heru.
Adapun beberapa Pj kepada daerah yang nampak hadir antara lain Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakhrullah. Selain itu, hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Penulis: Diraf l Editor: Rifai
