Puti Hasni, Caleg PKB DKI Bertekad Perjuangkan Guru PAUD
Jakarta, Deras.id – Calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bertekad bulat untuk memperjuangkan nasib para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Ia berjanji untuk memperhatikan nasib lembaga PAUD, sekaligus nasib anak-anak usia dini, jika dirinya terpilih di 2024 nanti.
“Saya adalah guru PAUD, pendidik, pelaku langsung, dan merasakan betul apa yang saat ini dirasakan para guru PAUD di Jakarta. Misi utama menjadi Caleg PKB DKI adalah mengangkat harkat, derajat, dan kesejahteraan para guru PAUD,” ujar Puti di Jakarta, Rabu (18/10/2023).
Menurut pengelola PAUD Mawar 12 di Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini, nasib PAUD sebagai lembaga pendidikan paling awal bagi usia tumbuh kembang anak usia dini masih banyak menghadapi ketidakpastian. Hal ini butuh sosok yang peduli dan telah berkecimpung langsung di bidang tersebut.
“Baik lembaganya, para gurunya, serta para anak didik di dalamnya, semua sama-sama butuh diperhatikan secara maksimal oleh pengambil kebijakan. Banyak problem di dalamnya yang selama ini masih dianggap enteng, terutama oleh Pemerintah Provinsi DKI,” ujar Puti.
“Lebih-lebih problem kesejahteraan para gurunya. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali kesejahteraan mereka harus meningkat, gajinya tidak boleh kalah dari orang kerja di pabrik, dan keberpihakan pemerintah harus jelas. Taruhannya adalah kualitas dan keunggulan anak-anak didik kita semua, generasi bangsa ini di masa depan dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain,” imbuhnya.
Dalam pandangan Puti yang juga pernah menjadi Sekretaris HIMPAUDI Kalideres serta Wakil Sekretaris HIMPAUDI Jakarta Barat ini, PAUD adalah tahapan penting yang menjadi kunci utama kualitas generasi bangsa Indonesia di masa depan. Usia tumbuh kembang anak-anak usia dini di rentang empat sampai tujuh tahun, merupakan momentum emas (golden moment) yang tidak boleh disia-siakan, dan akan menentukan keunggulan sekaligus kemajuan sebuah bangsa.
“DKI Jakarta sebagai pusat percontohan daerah lain di Indonesia, setidaknya ada tiga masalah krusial PAUD yang masih tidak menentu kejelasannya. Pertama, dana hibah untuk guru PAUD. Jika serius menjamin kesejahteraan guru PAUD, dana hibah buat mereka jangan menunggu didemo dulu baru dikasih,” ujarnya.
Kedua, menurut Puti, kalau pemerintah serius, guru PAUD harus diangkat PNS atau PPPK seperti guru SD. Hal ini harus segera diambil langkah tegas atas kondisi tersebut.
“Memang ada guru PAUD PNS, tapi kan itu lembaga milik pemerintah sendiri, itupun hanya hitungan satu-dua. Sebagian besar, 99 persen guru PAUD di DKI masih dianggap remeh. Ini tidak boleh,” terangnya.
Ketiga, soal sertifikasi dan insentif. “Yang dapat insentif hanya segelintir dan tidak merata, ketentuan siapa yang dapat dan yang tidak juga tidak jelas. Soal sertifikasi, di luar PAUD ada sertifikasi, tapi di PAUD tidak. Ini tidak adil namanya. Padahal secara kompetensi kita dituntut sama, praktiknya juga sama-sama mendidik, tapi faktanya kesejahteraannya dibedakan,” ujarnya.
Puti Hasni bertekad memperjuangkan sertifikasi dan insentif guru tanpa syarat. Sebab ini merupakan sebuah hal penting dan dasar kebutuhan.
“Ini soal keberpihakan anggaran pemerintah. PAUD tidak boleh diremehkan. Perannya amat penting dan mendasar bagi generasi esok. Sebagai guru PAUD langsung, inilah saatnya memperjuangkan nasib mereka,” pungkasnya.
Penulis: Udin l Editor: Ifta
