Jakarta, Deras.id – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono merilis pernyataan sikap terkait netralitas TNI dalam kontestasi Pemilu 2024.
Pernyataan sikap bertajuk ‘Netralitas TNI pada Pemilu 2024’ tersebut dipublikasikan melalui media sosial resmi Pusat Penerangan TNI dikutip Deras.id, Jumat (26/5/2023).
Pernyataan sikap tersebut merupakan respon atas maraknya pemberitaan dan kabar bohong terkait netralitas TNI baik berupa media berita hingga video hoaks yang dibuat oknum tidak bertanggung jawab. Demi menjaga kondusifitas jelang pesta demokrasi Pemilu 2024, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merilis pernyataan sikap sebagai berikut:
- Tidak Memihak dan tidak memberi dukungan kepada Partai Politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
- Tidak memberikan fasilitas/sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
- Keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (Hak individu selaku Warga Negara), dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
- Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh Lembaga Survey.
- Menindak tegas Prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan Partai Politik beserta Paslon yang diusung.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Muda Julius Widjojono menjelaskan beredarnya video deklarasi TNI mendukung Anies Baswedan adalah video bohong (hoaks).
“TNI menyatakan dengan pasti bahwa video tersebut adalah tidak benar atau HOAX,” tulis TNI dalam keterangan resminya, Rabu (17/5/2023) lalu.
Julius meminta akun Menara Istana pembuat video hoaks tersebut untuk menjelaskan kepada publik dan meminta maaf kepada TNI serta khalayak publik atas informasi bohong yang disampaikan. Julius juga mendesak agar video tersebut segera dihapus agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu netralitas TNI.
“TNI meminta kepada pihak MI (Menara Istana) selaku pemilik produk video, segera menjelaskan kepada publik dan menyampaikan permohonan maaf kepada TNI dan publik,” kata Julius kepada wartawan, Kamis (18/5/2023).
“TNI juga meminta Menara Istana menghapus video tersebut,” imbuhnya.
Penulis: Fausi | Editor: Rifai
