Jakarta, Deras.id – Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menduga bahwa Mahfud MD, membongkar skandal transaksi janggal di Kementerian Keuangan atas izin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini akibat Kemenkeu tidak mendukung proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Sehingga hal itu membuat Jokowi kecewa dan meminta Mahfud MD untuk melakukan serangkaian kegiatan yang dinilai perlu seperti diantaranya adalah membuka Kemenkeu Gate,” ujar Achmad, Sabtu (8/4/2023).
Achmad mengatakan bahwa fungsi utama Kemenkeu adalah menjaga pendapatan negara yang saat ini dibutuhkan dalam pembangunan IKN. Namun, fungsi tersebut tidak berjalan semestinya akibat digerogoti tindakan korupsi di dalam Kemenkeu.
“Tapi malah Presiden mendapat laporan dari Badan Otoritas IKN ternyata banyak level tinggi di Badan Otoritas IKN belum dibayarkan gajinya karena ada hambatan di Kemenkeu,” kata Achmad.
Achmad mengungkapkan, Wajar jika kemudian publik bertanya-tanya alasan Menko Polhukam membongkar aib Kemenkeu tersebut. hal ini dikarenakan keduanya sama-sama bagian dari kabinet Jokowi.
“Kita semua bertanya-tanya saat ini, mengapa Mahfud MD yang merupakan pembantu presiden membongkar apa yang terjadi di Kementerian Keuangan yang notabene Menteri Keuangannya adalah Sri Mulyani Indrawati yang juga adalah pembantu presiden juga,” ungkapnya.
Achmad menilai jika bukan arahan presiden, seharusnya kedua menteri kebinet tersebut sudah dipanggil ke istana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, sampai saat ini Presiden Jokowi membiarkan Mahfud MD membongkar semua kejanggalan Kemenkeu.
“Bukankah presiden bisa memanggil kedua pembantunya tersebut untuk kemudian diselesaikan dalam rapat terbatas kedua pembantunya tersebut,” jelasnya.
Bahkan Achmad menduga pernyatan Mahfud MD merupakan intsruksi langsung dari Jokowi untuk mengungkap korupsi yang selama ini terjadi di Kemenkeu yang seolah tak tersentuh dan terlindungi. Sebelumnya terungkap Mahfud MD dan Jokowi bertemu di pesawat hingga membicarakan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang melorot.
“Sehingga presiden lewat tangan Menko Polhukam ingin membongkar patgulipat keuangan di Kementerian Keuangan tersebut,” tutupnya.
Penulis: Diraf l Editor: Rifai
