Jakarta, Deras.id – Majelis Ulama Indonesia berkomentar soal kegiatan Ijtima Ulama yang dilakukan PKB untuk menentukan kriteria pemimpin 2024. Menurut Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis, politik praktis diperbolehkan namun tidak dengan saling merendahkan.
“Politik praktis enggak jelek ya, kan kita enggak bisa menghindari politik, kita menentukan gubernur pakai politik, menentukan presiden pakai politik,” kata Cholil di Jakarta Pusat pada Kamis (2/2/2023).
“Yang tidak boleh adalah menjadikan isu agama untuk memukul agama lain, untuk mukul RAS lain,” imbuhnya.
Cholil menyampaikan bahwa dalam beragama harus ada spirit untuk membangun bangsa bersama-sama. Dia juga menyampaikan ada hal yang tidak dibolehkan dalam menggelar Ijtima Ulama yakni saling menjatuhkan dan menyerang satu sama lain.
“Jika kalau dipolitisi dalam arti agama sebagai landasan oleh partai politik saya kira baik. Kalau sampai disalahgunakan seperti itu kami juga akan menolak adanya Ijtima Ulama, seperti yang tadi sampaikan istilah Ijtima Ulama kan dilanjutkan oleh MUI pertama kali, istilah itu kemudian dipakai dengan yang lain,” tuturnya.
Sebelumnya diketahui, PKB telah menggelar Ijtima Ulama Nusantara pada 13-14 Januari di Hotel Millenium Jakarta. Acara tersebut dihadiri ratusan ulama dan para tokoh politik yang ada di Indonesia. Acara ini bertajuk Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia.
Penulis: Fia l Editor: Ifta
