Jakarta, Deras.id – Demo besar-besaran buruh akan terjadi pada 6 Februari 2023 mendatang. Informasi tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam siaran pers, Sabtu (28/1/2023) sore.
Diperkirakan sekitar sepuluh ribu buruh akan terjun dalam aksi demonstrasi tersebut. Aksi demonstrasi itu membawa tuntutan utama buruh, yakni menolak isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan pembahasan RUU Omnibus Law.
“Adapun isu yang akan disampaikan dalam aksi ini yaitu menolak isi Perppu No 2 Tahun 2022 dan pembahasan RUU terkait dengan omnibus law Cipta Kerja,” kata Said Iqbal dalam siaran pers, Sabtu (28/1/2023).
Rencananya, aksi demonstrasi tersebut akan berpusat di Gedung DPR RI. Partai Buruh bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), akan bersatu dengan puluhan ribuan massanya.
Said menuturkan setidaknya ada sembilan poin dalam Perppu Cipta Kerja dan RUU Omnibus Law yang menjadi permasalahan bagi buruh. Sembilan poin tersebut adalah upah minimum, pesangon, outsourcing, tenaga kontrak, PHK, pengaturan cuti, tenaga kerja asing, jam kerja dan sanksi pidana.
“Intinya, kami meminta upah minimum naiknya harus sesuai dengan inflansi dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Said juga menegaskan, pemerintah wajib memberikan batasan yang jelas bagi tenaga kontrak agar tidak selalu terjebak dalam pekerjaan yang sifatnya temporer saja. Kepastian upah yang diterima oleh pekerja perempuan yang sedang cuti haid atau melahirkan juga harus diperjelas dalam Perppu Cipta Kerja.
“Terhadap karyawan kontak, periode kontrak dan masa kontrak harus dibatasi. Begitu pun dengan pengaturan cuti untuk perempuan yang haid dan melahirkan, harus tertuang dengan tegas bahwa upahnya dibayar,” tandasnya.
Sebagai informasi, aksi demonstrasi buruh pada 6 Februari 2023 tersebut juga akan dilaksanakan di beberapa daerah industri di Indonesia seperti Surabaya, Serang, Bandung, Aceh, Batam, Ambon hingga Makassar.
Penulis: Fausi I Editor: Rifai
