Jakarta, Deras.id – Rektor Universitas Paramadina sekaligus ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, mengungkapkan beban pemimpin Indonesia mendatang sangat banyak. Salah satunya, warisan utang Indonesia dari masa ke masa.
Dalam diskusi publik bertema “Catatan Awal Ekonomi Tahun 2023” yang disiarkan INDEF secara langsung melalui kanal Youtube pada, Kamis (5/1/2023) siang. Ekonom Senior Didik J Rachbini menyampaikan beberapa catatan penting mengenai situasi ekonomi politik di Indonesia jelang Pemilu 2024.
“Demokrasi Indonesia semakin mundur dengan indeks yang mengkhawatirkan,” kata Didik dalam diskusi.
Didik mengatakan jika peningkatan utang Indonesia semakin membludak ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Beberapa kebijakan berkaitan dengan penanganan pandemi menjadi pemicu naiknya jumlah utang Indonesia.
“Awal Covid-19 itulah sumber-sumber justifikasi krisis otoriter itu dilakukan. DPR tidak diberikan kekuasaan apa-apa. Dari 600 T utang kemudian ditetapkan 1.500 T utang Indonesia dan realisasinya 1.600 T di tahun 2020,” ungkap Didik.
Didik melakukan pengamatan perkembangan utang Indonesia sejak era kepemimpinan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tahun 2014, utang Indonesia tercatat senilai Rp. 2608.78 Trilliun.
“Tahun 2014, posisi utang di 2.600 T. SBY dihajar habis-habisan dalam kesehariannya,” bebernya.
Hingga November 2022 lalu, utang Pemerintah Indonesia menyentuh angka Rp 7554.25 Trilliun. Jumlah fantastis tersebut belum ditambah dari utang yang ada di BUMN.
“Nah sekarang, utangnya itu sampai November 2022 itu 7.500 T, ditambah BUMN sekitar 2.000 – 3.000 T, itu belasan Triliun utang yang diwariskan pada pemimpin yang akan datang,” jelas Didik.
Didik menjelaskan jika pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak mendapat pujian. Sebelumnya, alokasi APBN untuk infrastruktur di tahun 2023 berada di urutan ketiga terbesar setelah alokasi pendidikan dan kesehatan.
“Ya, kalau mau dipuji insfrastruktur. Tapi infrastuktur itu kan tidak boleh merusak APBN,” jelasnya.
Diakhir paparannya, Didik menjelaskan situasi politik saat ini dapat menyebabkan situasi yang pelik bagi laju ekonomi di Indonesia. Pemimpin Indonesia terpilih di tahun 2024 mendatang, akan menerima beban yang berat dengan warisan utang yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
“Politik yang sekarang itu luar biasa merusak demokrasi dan implikasinya juga pada pemilu itu juga akan cukup berat komplikasinya. Kami para peneliti indef ingin menyampaikan kepada publik masalah-masalah ini agar diketahui,” pungkasnya.
Penulis: Fausi | Editor: Rifai
