Jakarta, Deras.id – Presiden RI Prabowo Subianto akan meresmikan Badan Pengelola (BP) Investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 7 November 2024. Danantara tersebut digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek Singapura.
“Jadinya tanggal 7 (November) ya, di Kantor Danantara,” kata Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad dalam keterangannya dikutip Deras.id, Rabu (6/11/2024).
Acara peresmian Badan Pengelola (BP) Investasi, Danantara akan dihadiri oleh Prabowo. Sementara itu, terkait regulasi pembentukan Danantara pemerintah akan fokus meluncurkan Danantara terlebih dahulu. Sejalan dengan itu regulasi Danantara akan dibentuk pemerintah.
“Ya ini lagi disiapkan semuanya, ngebut lah ini. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi,” tutur Kepala BP Investasi Danantara, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang.
Meskipun payung hukumnya masih masih digodok, konsep BP Danantara akan mirip dengan Temasek Holdings Limited, BUMN milik pemerintah Singapura. BP Danantara nantinya akan menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia.
BP Danantara akan difokuskan untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan akan dikelola lembaga tersebut.
BP Danantara dipastikan tidak menggantikan posisi Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di awal 2021. Sekalipun konsep, tugas, dan wewenang hampir sama.
“Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan,” Jelas Muliaman Darmansyah Hadad.
Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menargetkan pembentukan badan akan selesai secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini. Muliaman menyampaikan bahwa biaya operasional badan sudah dianggarkan dalam APBN 2025.
“Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA),” kata Muliaman Darmansyah Hadad.
Editor: Ifta
