Jakarta, Deras.id – Gubernur Jawa Tengah dikritik lantaran tidak menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Provinsi. Ketidakhadirannya ini menghambat beberapa kebijakan salah satunya penandatanganan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023.
“Berkaitan dengan Gubernur Jawa Tengah, yang pertama beliau sering tidak mengikuti rapat paripurna dan mendelegasikan wewenangnya kepada baik Wakil Gubernur ataupun Sekretaris Daerah. Kemudian yang kedua yang lebih penting lagi bahwa sampai hari ini RKPD yang kami dengar belum ditandatangani, sudah satu bulan lebih,” tutur anggota DPRD Jawa Tengah Benny Karnadi pada rapat paripurna, Rabu (2/11/2022).
Ketidakhadiran Ganjar dalam rapat paripurna bertolak belakang dengan kegiatannya sehari-hari. Dari laman sosial medianya, politisi PDIP tersebut kerap menghadiri sejumlah undangan seperti wisuda salah satu kampus di Jakarta, diskusi bersama mahasiswa di Jawa Tengah, dan mengikuti rangkaian acara Y20 tanpa meninggalkan hobi olahraganya.
Oleh karena itu Benny mengusulkan agar Ganjar diberi teguran tegas sehingga rapat paripurna diprioritaskan sehingga pembangunan daerah tidak terhambat. Terlebih hal ini tidak sesuai dengan ucapan Ganjar yang ingin membangun daerahnya setiap mendapat pertanyaan terkait persiapannya pada pemilihan 2024.
“Ketika beliau masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan kami sering mendengar dari beliau sendiri bahwa beliau ketika ditanya tentang calon presiden, beliau selalu menjawab bahwa hari ini beliau fokus untuk mengurus Jawa Tengah,” kata Benny.
“Kami mohon kepada Pimpinan Dewan untuk memberikan teguran kepada beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah, terimakasih Pimpinan,” pungkasnya.
Penulis: Fausi I Editor: Ifta
