Jakarta, Deras.id – Internal PPP terus menghangat setelah partai berlambang kakbah itu gagal menempatkan kadernya di Senayan. Wacana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar pun mengemuka. Plt Ketua Umum PPP Mardiono dianggap telah gagal memimpin karena suara PPP hanya mendapatkan 3,87 persen, di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Politikus senior PPP Anwar Sanusi mengatakan PPP sebagai partai warisan ulama tidak boleh hilang atau tinggal sejarah. Sebab itu, PPP harus melakukan percepatan muktamar supaya konsolidadi dan bisa recovery lagi.
“Muktamar itu bukan hanya soal pergantian pimpinan tapi konsolidasi, dan konsolidasi itu butuh waktu untuk menggerakkan mesin partai hingga akar rumput,” ujar Anwar.
“Berkaca dari pengalaman sebelumnya dari jaman Buya Ismail Hasan Metareum, Hamzah Haz, Suryadharma Ali, muktamar selalu dilaksanakan lebih awal. Jadi ada landasan rasionalnya dan bisa dipertanggung jawabkan,” imbuhnya.
Mantan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengatakan evaluasi harus disampaikan di forum yang tepat. Forum itu adalah muktamar yang pelaksanaannya sudah diatur dalam pedoman partai yaitu AD/ART.
“Ini kan demokrasi ya, setiap individu berhak menyampaikan pandangannya dalam koridor hukum. Tapi kan partai itu punya aturan, punya AD/ART.-nya. Kan kalau tidak salah muktamar berikutnya, di ajang muktamar ya kalau mau ada evaluasi dan muktamar ini mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan,” lanjutnya.
Sandiaga menegaskan, kader harus taat pada organisasi melalui koridor hukum yang sudah ada. Ia pun mengingatkan, jika mau menyampaikan aspirasi tunggu pada muktamar mendatang.
“Saya lihat bahwa kita harus taat berorganisasi mellaui koridor-koridor hukum ya. Jadi kan ada periodesasi kalau misalnya memnag evaluasi itu harusnya disampaikan di forum yang tepat dan mungkin kita jangan berkonflik sekarang, tata ulang, siapkan sesuai dengan waktu yang nanti akan dijalankan,” jelas Sandiaga.
Juru Bicara PPP Imam Priyono juga telah merespons surat desakan percepatan muktamar yang ditandatangani empat ketua Majelis Partai. Keempat majelis tersebut yang menandatangani surat yakni Majelis Kehormatan yang diketahui Zarkasih Nur, Majelis Pakar di bawah Prijono Tjiptohrijanto, Majelis Syariah di Bawah Mustofa Aqil Siroj. Ketua majelis pertimbangan PPP Mohammad Romahurmuziy satu-satunya yang tidak hadir karena berada di luar nergeri.
Imam mengatakan semua kader PPP sudah setuju muktamar akan berlangsung pada 2025.Dia mengklaim tiga dari empat pimpinan majelis partai telah mencabit desakan percepatan muktamar.
“Ada poin inti dari Rapimnas tersebut di antaranya yang paling penting dan bisa menjawab pertanyaan dari publik adalah semua bersepakat yang ada di ruangan itu,” pungkasnya.
Penulis: Fia l Editor: Muhibudin Kamali
-
-
-
-
