Kiswanto, S.Pd, M.Pd*
Potret buram pelayanan publik adalah tamparan keras khsusunya bagi aparatur yang merupakan abdi negara. Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik telah melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.
Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota dan 415 pemerintah kabupaten, pada tahun 2022 diperoleh hasil bahwa jumlah instansi yang masuk zonasi hijau sebesar 52,96%. Adapun jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik yang dinilai antara lain dari 586 instansi, namun yang masuk ke zona hijau sebanyak 272 instansi (46,42%), zona kuning sebanyak 250 instansi (42,66%), dan zona merah sebanyak 64 instansi (10,92%).
Angka yang menunjukkan bagaimana wajah buram pelayanan publik di atas menunjukkan masih minimnya komitmen pelaku organisasi sektor publik dan mimimnya kompetensi kepemimpinan organisasi untuk menginisiasi sistem pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, dan humanis.
Profesionalisme pelayanan publik sebagai pelayan masyarakat mendapatkan kenyamanan dan kesejahteraan merupakan sebuah keniscayaan di tengah tuntutan pemenuhan kebutuhan akan hak asasi manusia dalam konteks mewujudkan human dignity (mewujudkan kebutuhannya, serta berdaya untuk memenuhi kebutuhannya) (Islamy, 2005; Mindarti, 2007)). Harus disadari bahwasannya pelayanan publik merupakan bagian dari prinsip dasar hak asasi manusia untuk mewujudkan manusia yang berdaulat, bermartabat yang sepenuhnya mendapatkan jaminan rekognisi dari negara.
Pelayanan informasi publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan masyarakat. Menurut Ridwan (2017) untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin antara lain dari: (a) Transparasi, pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses. (b) Akuntabilitas, pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan, (c) Kondisional, pelayanan yang sesuai kondisi dan tetap berpenggang pada prinsip efisiensi dan efektifitas, (d) Partisipatif, pelayanan yag dapat mendorong peran masyarakat serta memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat, (e) Kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi, (f) Keseimbangan hak dan kewajiban, pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan.
Menurut Mahsun, Sulistyowati, dan Purwanugraha (2012) pada dasarnya terdapat 4 (empat) macam jenis tipe organisasi, yaitu: Pure-Profit Organization, Quasi-Profit Organization, Quasi-Non profit Organization, dan Pure–Non profit Organization. Cabang Dinas pendidikan merupakan tipe organisasi Quasi-Nonprofit Organization, Organisasi ini menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta dan kreditor. Dalam melaksanakan pelayanan, tentunya organisasi sektor publik tersebut penting untuk merancang strategi dan inovasi.
Inovasi yang dilakukan tentunya memiliki tujuan baik bagi organisasi tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, sumber daya manusia yang dimaksud yaitu individu-individu yang ada pada organisasi yang bekerja sama guna mencapai tujuan organisasinya.
Organisasi dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerja sama, dan kerja sama dibangun dengan komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai proses memaknai perilaku verbal maupun non-verbal. Komunikasi dapat terjadi jika melibatkan dua orang atau lebih.
Dengan adanya komunikasi yang baik, informasi yang terjadi di kantor dapat diketahui dan dipahami oleh para anggota agar proses penyelesaian pekerjaan terlaksana dengan baik. Untuk mencapai tujuan organisasi perlu adanya korelasi koordinasi dan komunikasi yang baik didalamnya. Seorang pimpinan dalam suatu organisasi dituntut mampu berkomunikasi secara efektif, cepat, dan tanggap agar apa yang diinginkan oleh organisasi dapat dipahami seluruh anggota.
Untuk mengatasi permasalahan potert buram pelayanan publik di atas, penulis mempunyai inovasi yang bertajuk PaKet JIMAT IM3. PaKet JIMAT IM3 merupakan gabungan dari tiga tindakan atau kegiatan sebagai satu kesatuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
Bila diuraikan, akan terlihat tiga kegiatan, yaitu : PaKet (Pola Kekerabatan), JIMAT (Jujur, Inovatif, Moderat, Aktif dan Transparan), IM3 (Instropeksi, Merangkul, Mendorong dan Melayani). PaKet JIMAT IM3 tersebut jika dilakukan dengan baik tentunya akan berdampak pada kualitas pelayanan publik dan bisa menjadi miniatur inovasi pelayanan publik bagi instansi pelayanan publik dimanapun.
PaKet (Pola Kekerabatan). Pola kekerabatan ini terkait dengan gaya kepemimpinan yang harus dimiliki Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan seluruh staf yang pada dasarnya juga pemimpin, yang mencakup tiga pola dasar yaitu pola yang mementingkan pelaksanaan tugas, mementingkan kerjasama dan mementingkan hasil yang dapat dicapai. Pola kekerabatan (PaKet) dalam kepemimpinan ini diarahkan pada terwujudnya peningkatan “Staff Morale’’ dan “harmonisasi staf’’. Untuk membangkitkan moral staff yang tinggi adalah sentuhan perasaan melalui komunikasi sambung rasa yang dilandasi oleh ikatan kekeluargaan yang kuat dalam kesejajaran dan kebersamaan.
JIMAT (Jujur, Inovatif, Moderat, Aktif dan Transparan). Melalui pola kekerabatan telah terbangun kebersamaaan, kekompakkan, kekeluargaan dan kesatuan gerak dalam organisasi. Kekompakkan dan kebersamaan tersebut harus dijaga dan dipupuk terus supaya semakin kokoh dan kuat. Jika kebersamaan dan sinergitas sudah sangat kuat dari dalam diri masing-masing pegawai, maka perlu didukung oleh perilaku kerja yang menunjukkan etos kerja tinggi dari masing-masing individu.
Etos kerja yang tinggi untuk mencapai kesuksesan diperlukan dukungan dari seluruh komponen dalam pengelolaannya dengan menggunakan “JIMAT” yakni Jujur, Inovatif, Moderat, Aktif dan Transparan. Jika berbagai hambatan bisa diantisipasi dan diatasi dengan mengamalkan JIMAT, maka puncak dari tujuan organisasi layanan pendidikan yakni terwujudnya pelayanan prima.
IM3 (Instropeksi, Merangkul, Mendorong, Melayani). Dengan demikian maka melalui penerapan IM3 yakni Introspeksi, dalam hal ini harus diawali dengan evaluasi diri organisasi internal untuk melihat kinerja yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan program kerja selanjutnya. Merangkul adalah menggandeng semua pihak untuk bersinergi meraih prestasi, yakni memberdayakan staf petugas pelayanan dan stakeholder untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja. Mendorong, yakni mengandung unsur mempertahankan dan terus meningkat atau bergerak maju ke depan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esuk harus lebih baik dari hari ini. Melayani, berarti membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan karyawan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan yang berujung pada terwujudnya loyalitas tinggi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Akhirnya, dengan buku PaKet JIMAT IM3 potret buram buruknya pelayanan publik dapat terdeuksi dengan baik. Harus disadari, bahwa setiap organisasi pelayanan publik secara rutin dan berkelanjutan harus melakukan inovasi supaya pelayanan publik terus memberikan kepuasan sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
Terlebih di era digitalisasi yang penuh tantangan, inovasi sebagai sebuah keniscayaan dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas. Melalui implementasi buku PaKet JIMAT IM3 dapat menjadi pedoman upaya peningkatkan sinergitas dan etos kerja pegawai dan terus bisa dikembangkan sejalan dengan perubahan perilaku yang diharapkan, tentunya dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
*Penulis Adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Gresik
