Jakarta, Deras.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal mengaudit beberapa proyek yang dibangun agar tidak bermasalah. Hal ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat kereta api.
KPK menemukan kasus korupsi proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawai dari Kementerian Perhubungan.
“Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatan transportasi,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi dikutip Deras.id, Kamis (13/4/2023).
Sebelumnya, KPK mengamankan 25 orang dalam operasi tangkap tangan. Dari 25 orang, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur Kereta Api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan TA 2018-2022.
“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang Tersangka,” tutur Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
Tersangka tersebut memiliki peran masing-masing. Ada yang sebagai pihak pemberi dan juga pihak penerima.
Pihak pemberi, yakni Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT IPA (Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat selaku Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023, dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.
Sedangkan pihak penerimanya, Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian, Bernard Hasibuan selaku PPK BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP Jabagteng, Achmad Affandi selaku PPK BPKA Sulsel, Fadliansyah selaku PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian dan Syntho Pirjani Hutabarat selaku PPK BTP Jabagbar.
Atas kejadian tersebut, Menhub berkomitmen untuk memberantas korupsi di lingkungan Kemenhub melalui peningkatan pengawasan.
“Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,” kata Budi Karya Sumadi.
Penulis: Risca l Editor: Rifai
