Pada awal Agustus 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun ini mencapai 5,12% year on year (yoy). Angka ini menciptakan gelombang kejutan di kalangan ekonom, pelaku pasar, dan masyarakat secara luas, karena jauh melampaui ekspektasi yang rata-rata diperkirakan hanya berkisar antara 4,7% hingga 4,9%. Angka tersebut pun langsung menjadi headline utama berbagai media nasional dan internasional, mengusung optimisme tinggi akan kebangkitan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun, di balik kilau angka 5,12% ini, muncul pertanyaan kritis beserta skeptisisme yang meluas dari berbagai kalangan pengamat dan ekonom. Terdapat sejumlah indikator ekonomi riil yang menunjukkan kondisi yang tidak sejalan, bahkan bertentangan, dengan gambaran pertumbuhan ekonomi yang diberikan oleh BPS. Dengan kata lain, angka pertumbuhan tersebut tampak seperti sebuah anomali yang perlu dikaji dan diurai lebih dalam.
Gambaran Angka dan Komponen Utama Pertumbuhan
Dalam rilis resmi, BPS menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal II 2025 mencapai Rp5.947 triliun. Pertumbuhan yoy tercatat sebesar 5,12%, meningkat dari 4,87% pada kuartal I 2025. Secara quarter to quarter (qtq), terjadi pertumbuhan sebesar 4,04%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga, yang merupakan motor utama penggerak ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 54,25% terhadap PDB, tumbuh sebesar 4,97%.
Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami lonjakan cukup signifikan, yakni 6,99%, yang merupakan angka tertinggi sejak kuartal II 2021. Hal ini menandakan peningkatan aktivitas investasi, khususnya dalam pembelian mesin, peralatan, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, kegiatan ekspor dan impor juga menunjukkan peningkatan substantif; ekspor tumbuh 10,67% dan impor naik 11,65% secara yoy, menandakan aktivitas perdagangan yang cukup dinamis. Pertumbuhan sektor manufaktur yang mencapai 5,68% menjadi salah satu sorotan utama dalam struktur perekonomian.
Anomali PMI dan Ketidaksesuaian dengan Data Riil Manufaktur
Meskipun laporan BPS menunjukkan kondisi yang positif, sejumlah indikator lain menggambarkan gambaran yang jauh berbeda di lapangan. Salah satu indikator utama adalah Purchasing Managers Index (PMI) sektor manufaktur, yang selama kuartal II 2025 konsisten berada di bawah angka 50 poin, level yang menandakan kontraksi atau penurunan aktivitas manufaktur.
Rinciannya, PMI bulan April, Mei, dan Juni masing-masing tercatat pada angka 46,7, 47,4, dan 46,9, menunjukkan adanya tekanan nyata dalam sektor manufaktur. PMI yang berada di bawah 50 ini menandakan bahwa pelaku industri mengalami penurunan pesanan baru dan produksi, serta menurunnya optimisme bisnis.
Ketidaksesuaian antara pertumbuhan manufaktur versi BPS dan kondisi PMI tersebut menimbulkan tanda tanya mengenai validitas data yang digunakan. Indeks PMI selama ini dianggap sebagai indikator awal yang cukup reliabel untuk menggambarkan kondisi riil sektor manufaktur karena mengukur aktivitas para pelaku usaha langsung di lapangan.
Ketidakseimbangan Indikator Ekonomi dan Fenomena Anomali Data
Komponen lain yang menciptakan ketidakseimbangan antara angka pertumbuhan dan realitas, antara lain:
- Pertumbuhan konsumsi rumah tangga 4,97% yang walaupun kuat, dianggap kurang optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%, mengingat perannya yang sangat besar terhadap PDB nasional.
- Penjualan kendaraan bermotor dan ritel yang mengalami penurunan, mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat belum benar-benar meningkat seperti yang diharapkan.
- Tingkat inflasi inti yang stabil, tanpa kenaikan tajam, menandakan permintaan masyarakat belum mengalami lonjakan besar yang biasanya diiringi dengan konsumsi melonjak.
- Data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang meningkat serta efisiensi tenaga kerja melalui pemangkasan jumlah pekerja, terutama di sektor padat karya, menunjukkan adanya tekanan yang belum mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan.
- Efisiensi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun dikhawatirkan melemahkan daya beli masyarakat, sehingga memengaruhi konsumsi rumah tangga.
- Penurunan penjualan semen dan penghentian produksi di beberapa smelter nikel mencerminkan kondisi riil sektor manufaktur dan konstruksi yang belum sepenuhnya mendukung angka pertumbuhan yang tinggi.
Kondisi-kondisi ini membawa analogi “musik aneh yang belum bisa dinikmati sepenuh hati” karena antara angka positif di atas kertas dengan realita masyarakat dan sektor produktif terlihat jurang yang cukup lebar.
Kritik Senada dari Pakar Ekonomi dan Lembaga Riset
Skeptisisme terhadap data BPS ini datang dari berbagai pihak: ekonom senior, lembaga riset, akademisi, dan praktisi ekonomi.
- Tauhid Ahmad dari Indef menyatakan bahwa angka pertumbuhan 5,12% cukup mengejutkan dan perlu dijelaskan lebih mendalam, terutama berkaitan dengan lonjakan PMTB yang terlihat tidak sejalan dengan kondisi investasi yang melambat di beberapa sektor.
- David Sumual, Kepala Ekonom BCA, menilai gap antara angka resmi dengan indikator riil cukup signifikan karena tekanan pada konsumsi dan manufaktur masih terasa kuat.
- Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, memperkirakan angka pertumbuhan yang lebih realistis di kisaran 4,79%, jauh di bawah angka BPS.
- Lembaga riset seperti Celios bahkan meminta agar data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 diperiksa oleh badan statistik internasional PBB untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data. Mereka mengkritisi manajemen data PMTB dan investasi yang tinggi, menilai bahwa banyak dari nilai investasi tersebut merupakan impor barang modal yang belum tentu berhasil menyuntikkan produktivitas.
- Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyatakan bahwa ada politisasi data untuk mengangkat citra pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebagai wujud komitmen politik Presiden Prabowo Subianto terhadap target pertumbuhan 8% pada 2029.
Kritik-kritik ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian metodologi, transparansi, dan interpretasi angka yang dapat memicu ketidakpercayaan publik.
Efek Krisis Kepercayaan terhadap Kebijakan Publik
Data yang dianggap overestimate atau tidak akurat memberi dampak serius terhadap kebijakan publik dan perekonomian nasional:
- Pemerintah bisa salah mengambil langkah fiskal, misalnya menaikkan pajak karena asumsi pertumbuhan kuat, yang malah dapat memperlambat ekonomi.
- Pemotongan bansos berdasarkan data pertumbuhan yang tinggi menimbulkan risiko memperlemah daya beli masyarakat rentan.
- Ketidakakuratan data selama ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan politik, mengikis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan institusi statistik resmi.
- Kepercayaan terhadap data ekonomi adalah fondasi utama, tanpa itu kebijakan tidak berdasar data riil dan pembuat keputusan hanya berjalan dalam ketidakpastian.
Sisi Optimis dan Pembelaan Pejabat Pemerintah
Di lain sisi, pejabat pemerintah dan beberapa lembaga internasional memberikan perspektif optimistis:
- Pranjul Bhandari, Kepala Ekonom HSBC Indonesia dan India, menyatakan angka 5,12% cukup masuk akal didukung oleh lonjakan belanja pemerintah dan capital expenditure yang efektif, serta konsumsi yang meningkat sesaat selama libur Lebaran dan libur sekolah.
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membela integritas BPS dan menjelaskan bahwa lembaga statistik nasional sudah menggunakan metode yang transparan dan memenuhi standar internasional.
- Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa data BPS menggunakan lebih dari 1.500 variabel yang jauh lebih komprehensif dibandingkan analis pasar yang biasanya hanya memakai sekitar 20 variabel saja, sehingga meyakinkan bahwa angka tersebut akurat dan bukan hasil manipulasi.
Pernyataan ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 memang merupakan momentum pemulihan yang nyata, meskipun ada tantangan dan anomali yang perlu dicermati lebih lanjut.
Statistik Spasial dan Kontribusi Wilayah
Dari sisi wilayah, Pulau Jawa tetap menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dengan kontribusi 56,94%, diikuti oleh Sumatera sebesar 22,20% dan Kalimantan 8,09%. Menariknya, wilayah timur Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat mencolok di kuartal II ini, khususnya Maluku Utara yang melaporkan laju pertumbuhan sebesar 32,09%, jauh di atas rata-rata nasional. Fenomena disparitas wilayah ini menegaskan perlunya kebijakan fiskal dan pembangunan yang lebih berfokus pada pemerataan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan yang makin melebar.
Menyikapi Angka 5,12% dengan Kritis dan Realistis
Angka pertumbuhan ekonomi 5,12% kuartal II 2025 hadir sebagai cermin dari ketegangan antara statistik resmi dengan data riil di lapangan. Ini memicu keprotesan dan perhatian khusus kalangan akademisi, ekonom, serta lembaga riset untuk meminta transparansi dan evaluasi mendalam atas data serta metodologi BPS. Dialog ilmiah dan keterbukaan data sangat penting untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik dan memastikan kebijakan berbasis data yang akurat.
Selain itu, indikator ekonomi riil yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan, serta produktivitas sektor riil harus dikedepankan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat sebagai angka manis di atas kertas, tapi memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Para ekonom, akademisi, dan praktisi ekonomi harus terus menjaga spirit kritis dan melakukan penggalian data yang lebih mendalam supaya anomali data seperti ini tidak berulang dan malah menjadi pelajaran berharga meningkatkan kualitas data ekonomi nasional. Dengan fondasi data yang kokoh, Indonesia dapat melangkah mantap menuju kemakmuran yang berkelanjutan dan inklusif, tidak sekadar terbuai dengan kegembiraan angka pertumbuhan semu.
Penulis: Abdullah Gufronul Mustaan
Editor: AgusW
-
-
-
-
