Jakarta, Deras.id – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Moh Rano Alfath meminta kepolisian agar terus memperkuat keamanan dan ketertiban dalam menangani masyarakat menjelang masa libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).
“Operasional kamtibmas kami minta ada penguatan, khususnya terkait koordinasi pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tolong pastikan pengamanan maksimum untuk gereja-gereja, ke depan deteksi dini untuk antisipasi ancaman dan segala gangguan yang mungkin muncul harus bisa dimitigasi dengan baik,” kata Moh Rano Alfath, melalui keterangan tertulis, Jumat (23/12/2022).
Rano mengatakan penyelenggaraan Nataru dapat diantisipasi lebih baik dari pengamanan di tahun sebelumnya. Sehingga tingkat kondusifitas pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 berjalan lancar. Khususnya di gereja-gereja yang nantinya akan dipenuhi umat Kristiani.
“Kita harus pastikan beri rasa aman ke sahabat-sahabat kita umat Kristiani, agar bisa melakukan kebaktian dan misa secara aman, nyaman dan tenteram,” ujar Rano.
Menilik pasca-insiden bom yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar Kota Bandung lalu, Rano berharap aparat keamanan agar bisa lebih meningkatkan kembali kesiagaan dan kewaspadaan. Peningkatan tersebut tak hanya dilakukan di kota besar saja, namun juga di daerah-daerah.
“Libur Natal dan Tahun Baru paling rawan aksi terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu, aparat wajib meningkatkan kewaspadaannya dan kuatkan sinergi tidak hanya di kota besar saja tapi juga di daerah-daerah. Saya minta seluruh lapisan aparat kamtibmas bisa bersinergi secara serius dalam mengantisipasi ancaman atau gangguan dan melakukan penegakan hukum yang optimal, efektif dan efisien,” papar Rano.
Rano juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar bisa bersinergi bersama aparat keamanan, dengan mendengarkan dan mematuhi kebijakan yang ada.
“Saya memahami bahwa antusiasme masyarakat dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru kali ini lumayan tinggi. Demi keselamatan dan kenyamanan bersama, saya juga imbau agar masyarakat selalu mematuhi regulasi atau prosedur yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum,” pungkas Rano.
Penulis: Rea | Editor: Rifai
