Jakarta, Deras.id – Keterlibatan stakeholder dan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah pembangunan menjadi fondasi utama atas terwujudnya cita-cita masyarakat Desa.
“Jadi, semua stakeholder akan terlibat dengan maksimal di Desa. Karena itu, kita secara terus menerus mengupayakan pembangunan desa agar mengalami percepatan dalam segala hal,” jelas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam Workshop Akselerasi Sinergitas Antar Stakeholder di Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Selain itu, lanjut Gus Halim menjelaskan, kontribusi supra desa diyakini akan merespon, mengefektifkan, dan mempercepat pembangunan di desa. Hal itu dilakukan oleh pemerintah lokal desa dengan melibatkan masyarakat desa.
“Masih terlalu banyak yang tidak bisa dilakukan oleh desa secara sendiri. Oleh karena itu, diperlukan apa yang biasa kita sebut dengan supra desa. Sehingga, apa yang dilakukan kepala desa dalam mendukung berbagai hal potensi yang dimiliki oleh desa itu bisa dilakukan dengan efektif, efisien, dan berdampak langsung pada desa,”imbuhnya.
Menurut Gus Halim, kebutuhan dasar pada keberhasilan pemberdayaan masyarakat ialah kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga, dalam hal ini Kemendes PDTT terus berupaya meningkatkan SDM melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan NGO.
“Kita juga menggandeng semua stakeholder terkait agar juga menjadi bagian penting. Ini dilakukan supaya peningkatan sumber daya manusia di desa sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ungkapnya.
Selain itu, Gus Halim berharap kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa agar melakukan langkah percepatan pada tercapainya tujuan pembangunan, termasuk mengalokasikan anggaran di APBD masing-masing.
“Untuk itu saya mengajak kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik dari provinsi maupun kabupaten untuk terus melakukan komunikasi intensif dengan Bupati dan pengambil kebijakan di daerah, agar tidak segan-segan untuk mengalokasikan anggaran di APBD masing-masing,” katanya.
Dalam praktiknya, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa akan mendapatkan afirmasi, apresiasi, dan diberikan rekognisi untuk bisa dikonversi menjadi SKS.
“Sehingga dari 170 sekian SKS bisa separuhnya itu hasil konversi atas pengalaman yang dibuktikan dengan berbagai hal dalam kurun waktu yang ditentukan. Dan Ini sangat membantu dan sangat cepat di dalam upaya percepatan peningkatan SDM di desa,” paparnya.
Di akhir sambutannya itu, Gus Halim berharap para stakeholder baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, NGO, perguruan tinggi dan lainnya yang ada di supra desa dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dalam percepatan pembangunan di desa.
“Berharap semua yang ada di supra desa betul-betul bisa memberikan dukungan maksimal bagi percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa,” pungkasnya.
Penulis: Danu | Editor: Dian
