Bogor – Dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Universitas Trilogi.
Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pengambilan keputusan kebijakan publik yang lebih efektif, serta menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Dirjen PPKTrans, Danton Ginting Munthe, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung reformasi birokrasi yang berfokus pada inovasi dan efektivitas pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi adalah fondasi penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah, mendorong inovasi, dan memastikan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas. Birokrasi yang efisien dan berintegritas adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat,” ujar Danton dalam sambutannya pada Workshop Reformasi Birokrasi di Hotel Royal Padjadjaran, Bogor, Rabu (16/10/2024).
Danton menambahkan bahwa perguruan tinggi, seperti Universitas Trilogi, berperan penting dalam menjembatani kebijakan publik dengan hasil riset dan survei yang relevan bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan mampu memberikan solusi yang logis dan realistis.
Danton juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan inisiatif para pegawai.
“Untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, budaya kerja harus inovatif dan adaptif. Setiap pegawai harus didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan berani mengambil inisiatif dalam menghadapi tantangan,” jelasnya.
Lebih jauh, Danton menjelaskan bahwa universitas dapat berfungsi sebagai pusat inovasi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih mudah, cepat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap mempertimbangkan kearifan lokal. Inovasi ini, lanjutnya, harus mencakup berbagai aspek, termasuk penyederhanaan proses kerja dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.
Danton juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan akademisi dalam mengidentifikasi serta mengkaji kebijakan publik yang akuntabel dan berkualitas.
“Pelibatan masyarakat dan akademisi dalam proses kebijakan akan menghasilkan dampak positif, terutama dalam pencegahan praktik korupsi dan peningkatan transparansi,” paparnya.
Menutup acara, Danton menegaskan bahwa pengawasan yang ketat, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan mekanisme pelaporan yang akuntabel harus menjadi prioritas dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan efektif.
“Penguatan sistem pengawasan internal dan pencegahan korupsi harus terus kita lakukan untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang,” Jelasnya.
Pada acara tersebut, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen PPKTrans dengan beberapa mitra strategis, termasuk Universitas Trilogi, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan budaya kerja yang inovatif, adaptif, serta berorientasi pada solusi.
Penulis: Rezza l Editor: Saiful
