Sindir Hutang Piutuang dalam Pemilu, Fahri Hamzah: Bentuk Perencanaan Korupsi Kasat Mata

Jakarta, Deras.id – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memberikan sindiran soal fenomena hutang piutang dalam Pemilu. Menurutnya, peminjaman uang di belakang layar dengan janji pelunasan setelah berkuasa merupakan suatu bentuk perencanaan korupsi yang kasat mata.

“Pinjam meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata praktik ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi,” ujar Fahri dalam cuitannya, Senin (13/2/2023).

Fahri menyarankan jika seseorang tidak mempunyai logistik yang cukup memadai  jangan memaksakan maju. Terlebih sampai diminta menanggung biaya Pemilu dan kampanye. Menurutnya, jangan sampai merusak prinsip demi memaksakan maju.

“Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya Pemilu dan kampanye, ya mendingan tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu,” kata Fahri.

Mantan Wakil Ketua DPR tersebut membantah jika pernyataannya menyindir soal hutang piutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut sebagai bentuk kritik terhadap sistem dalam pemilu di Indonesia.

“Saya tidak membicarakan orang, yang saya bicarakan adalah sistem pembiayaan kampanye dan pemilu yang harus dibersihkan dari peluang masuknya dana-dana haram dan illegal, sebab itulah awal mula dari mengelola ruang publik secara tidak transparan karena di belakang layar ada janji lain,” ucap Fahri.

Fahri juga mengimbau tidak perlu ada yang merasa aman dari transaksi di belakang layar tersebut. Menurutnya, hampir semua kandidat membuat perjanjian rahasia semacam itu.

“Nggak usah juga ada kandidat yang merasa aman dari transaksi semacam itu karena setahu saya hampir semua kandidat membuat perjanjian rahasia di belakang layar,”

Selain itu, Fahri juga mengkritik ihwal biaya politik yang mahal. Menurutnya jika politik hanya untuk orang-orang kaya, bagaimana nasib orang pas-pasan yang ingin berjuang di ranah politik.

Diketahui sebelumnya ramai kabar soal hutang piutang Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno pada pilgub DKI 2017. Meskipun kemudian Sandiaga Uno mengonfirmasi tidak ingin membahasnya dan fokus menatap masa depan perihal perjanjian hutang tersebut.

Penulis: Diraf l Editor: Rea

Exit mobile version